Blog SUTOMO

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Mata Kuliah : Ekonomi SDM & Ketenagakerjaan
Kode : EKE 501
Prasarat : EKE 202 dan 406
Semester : V
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Dosen : Drs. S u t o m o, MS

DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah membahas sisi ekonomi, sumber daya manusia (tenaga kerja) sebagai faktor produksi dalam rangka mengusahakan sumber daya yang lain guna pemenuhan kebutuhan manusia. Pokok bahasan meliputi : (1) penawaran, permintaan, upah dan pasar tenaga kerja,serta hubungan industrial, (2) investasi sumberdaya manusia, dan (3) perencanaan tenaga kerja. Di samping itu sebagai tambahan, dibahas juga penggunaan model analisis yang pada umumnya digunakan dalam analisis ekonomi ketenagakerjaan.

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberi bekal kompetensi utama kepada mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan sebagai sarjana dalam bidang ekonomi pembangunan. Di samping itu, mata kuliah ini juga memberi bekal kompetensi tambahan yaitu dalam hal penggunaan model analisis yang pada umumnya digunakan dalam analisis ekonomi ketenagakerjaan.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mempunyai kompetensi sebagai berikut:

1.Penguasaan Ilmu dan Ketrampilan [Materi] (Elemen Kompetensi b):
• Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan (1) penawaran tenaga kerja (2) permintaan tenaga kerja hubungannya dengan ekonomi (3) pasar tenaga kerja dan pengupahan, (4) hubungan industrial (5) investasi sumberdaya manusia, dan (6) perencanaan tenaga kerja dalam perekonomian.
• Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan cara pengoperasian analisis tertentu untuk analisis ekonomi ketenagakerjaan.

2. Kemampuan Berkarya (Elemen Kompetensi c):
Mahasiswa menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang ekonomi ketenagakerjaan sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah, serta memiliki potensi untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tentang ekonomi ketenagakerjaan dalam perekonomian.

3. Sikap dan Perilaku (Elemen Kompetensi d):
Mahasiswa mampu:
• mengembangkan diri yaitu mampu mengikuti perkembangan ekonomi ketenagakerjaan dan masalah aktual yang berkembang.
• mengkomunikasikan penguasaaan pengetahuan dan ketrampilan serta analisis atas permasalahan ekonomi ketenagakerjaan yang telah dilakukan., baik lisan maupun tulisan secara akademik

• bekerja dalam tim dengan baik.

4. Landasan Kepribadian (Elemen Kompetensi a) dan Pemahaman Kaidah Bermasyarakat [Etika] (Elemen Kompetensi e):
Mahasiswa mampu menempuh perkuliahan dengan menjaga etika akademik.

METODA PEMBELAJARAN

Dalam perkuliahan ini digunakan beberapa metoda pembelajaran sebagai berikut:

• Ceramah di kelas
• Kuliah di lapangan dan studi perpustakaan
• Diskusi kelompok untuk membahas kasus/masalah
• Presentasi dan diskusi kelompok atas kasus/masalah
• Presentasi dan diskusi atas makalah individual (project)

Masing-masing metoda digunakan sesuai dengan kebutuhan.

PENILAIAN

Penilaian terhadap prestasi mahasiswa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

• Kuis &/ ujian tulis
• Pengamatan dan tanya jawab dalam diskusi kelompok
• Pengamatan dan tanya jawab dalam presentasi dan diskusi
• Evaluasi terhadap tugas tertulis (makalah dan tugas-tugas tertulis lainnya)

Nilai final merupakan nilai rata-rata tertimbang yang sudah disesuaikan dengan sanksi (jika ada).

BAHAN KAJIAN

• Campbell R. Mc. Connell & Stanley L. Brue. 1989. Contemporary Labor Economics.
• Howard M. Wachtel. 1992. Labor and the Economy. The Dryden Press. United State ofAmerika.
a. The Labor Force and the Economy (9-23)
b. Wage Theory : Labor Demand (24-49)
c. Wage Theory : Labor Supply (50-77)

• William A. Mc. Eachren. 2001. Economics : A Contemporary Introduction

( Ekonomi Mikro: Pendekatan Kontemporer). Salemba Empat Jakarta. Hal 187-242.

a. Pasar sumber daya, permintaan dan penawaran sumberdaya,
b. Permintaan sumberdaya dalam perusahaan, faktor penyebab, upah dan upah minimum.
c. Pasar tenaga kerja dan serikat pekerja, penawaran tenaga kerja, serikat pekerja dan negosiasi, upah dan tingkat penggunaan tenagakerja akibat adanya serikat pekerja.
• Publikasi terbaru atas data-data untuk analisis dan penelitian Ekonomi ketenagakerjaan (SP 2010, SUPAS, SAKERNAS, SUSENAS, Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi)

• Artikel-artikel penelitian dan non-penelitian sesuai topik bahasan.

• Buku-buku teks lain tentang Labor Economics, tentang ESDM, Ketenagakerjaan dll..

• Perencanaan Tenaga Kerja Nasional (PTKN) 2009-2014

• Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (Surakarta 2006-2010: Jateng 2008-2013 dan Sukoharjo 2010-2015)

• Jurnal on-line Mletiko

• Modul Kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. 2011. Sutomo FE UNS

Empat tahun telah berlalu keterlibatanku dalam suatu lembaga besar FE UNS Sebelas Maret yang sering saya sebut kadang menggunakan istilah “Pesawat“, kadang pula dengan ” Perahu ” yang berlayar mengarungi bahtera kehidupan dan dinamisasi peradaban akademik dewasa ini. Tepatnya 24 Mei 2007 secara langsung atau tidak langsung telah secara formal lembaga normatif kampus telah memberikan nominasi bahwa saya diberi tugas untuk menjadi salah satu pengemban amanah membidangi pekerjaan inti pada lembaga, yaitu pendidikan dengan segala karakteristiknya hingga tahun 2011. Sebelumnya, jujur saja,  saya tidak mengira kalau  tugas itu harus saya jalankan, karena empat tahun sebelumnya (Mei 2003) rasanya pasar sudah tidak lagi berpihak, karena adanya konspirasi opini yang panjang, atau barangkali juga hanya karena perasaan saja, tepatnya saya tidak tahu !

Lembaga besar ini maunya maju sejajar dengan lembaga besar lainnya, untuk itu perlu rekayasa bagaimana mengelola seluruh sumberdaya yang ada. Butuh keteraturan dalam banyak hal untuk mewujutkan impian itu, seperti Nakoda/Pilot ku sering memberikan arahan: selama empat tahun kedepan harus mempunyai kerjasama internasional dengan lima benua, menjadi member dalam akreditasi internasional (AACSB), semua prodi terakreditasi oleh BAN PT dengan nilai A, rasio dosen yang bergelar doktor terlaksana sesuai renstra fakultas 2007-2011, jumlah publikasi karya ilmiah dosen dan hasil penelitian pengabdian sesuai borang Akreditasi BAN PT, terjalinnya kerjasama dalam negeri dengan banyak pihak dll. yang tentu saja perlu komitmen bersama para pemangku kepentingan di fakultas ini.

Sebagai pelaksana dari semua kebijakan, kadang ada rasa ragu apa bisa ya ? Dengan kemampuan yang ada manusia wajib berusaha sesuai kapasitas, kadang memang melelahkan, kadang ada rasa syukur karena usaha-usaha kearah pencapaian tersebut secara bertahap medekati kenyataan.Suport dari sesama awak pesawat/perahu sangat memotivasi kinerja, sebaliknya kritik yang keras sering muncul ditengah-tengah kelelahan. Karena menurut pandangan saya : untuk mencapai arahan nakoda/pilot tersebut sesuai visi, misi dan tujuan, minimum semua stacke-holder perlu kerja keras dan teratur managemennya disemua bidang. Inilah, yang sering besinggungan dengan berbagai kepentingan (istilahnya sensitif)dengan beberapa pihak, yang semula telah mapan dengan apa adanya, tiba-tiba ada ketentuan-ketentuan yang perlu dilaksanakan guna mencapai tujuan tersebut.

Klimaksnya, hampir pada setiap koordinasi : yang terjadi saling silang pendapat, ego sentrisnya kental, saling curiga kalau sudah masuk pada ranah dana. Ada pula yang berpedoman bahwa dana sebagai panglima, yang lain barangkali pada urutan berikutnya,semuanya terlihat sebagian tertentu sebagai awak kapal/pesawat banyak yang mangkir dari kursi yang pada saat mencapai keinginnannya sangat kekeh, harus dapat jatah, itu terjadi saat masa-masa pilihan pimpinan sebagai pengelola pada peristiwa empat tahunan. Biarlah sejarah akan mencatat semua apa yang telah, sedang dan akan terjadi!

Alhamdulillah, tanggal 30 Mei 2011 semuanya telah berlalu, perjalanan panjang empat tahun silam telah tiba pada tujuan, hampir semua rencana dapat berjalan lancar dan kesampaian (secara rinci dapat dilihat pada laporan memorandum akhir jabatan Dekan FE Mei 2007-April 2011). Pesawat telah mendarat, perahu telah berlabuh di dermaga. Pilot/Nakoda baru telah siap melanjutkan perjalanan, awak pesawat/kapal telah siap untuk bersama-sama membantu kearah perjalanan baru, walau saat-saat akhir ada kelemahan yang signifikan dalam memaknai peraturan formal sebagai syarat ijin mengemudi (……………………….).  Mudah-mudahan tidak akan menjadi budaya yang akan terwariskan kegenerasi sebagai penerus kemajuan lembaga ini. Insyaallah! Bersambung………….

Sejak era revolusi tehnik dibidang pertanian, terutama pertanian tanaman pangan, sayur dan buah bersamaan dengan kebebasan aturan alih fungsi lahan pertanian menjadi industri, cepat atau lambat pasti akan terjadi permasalahan utama ketersediaan bahan pangan baik di daerah terutama yang padat penduduk maupun ditingkat nasional. Betapa tidak,luas lahan akan semakin berkurang, kepemilikan lahan pertanian oleh masing-masing keluarga petani akan menjadi sempit, produktivitas hasil pertanian akan menurun karena tidak efisiennya biaya produksi yang tidak sebanding dengan luas lahan tersebut.

Situasi tersebut masih akan bertambah runyam lagi apabila ketersediaan input-input pertanian (seperti bibit, pupuk, obat dll.) yang semakin terbatas dan mahal harganya, distribusi kurang merata ( karena pasar input pertanian cenderung bekerja secara monopoli),kadang juga disertai kelangkaan karena sesuatu yang diluar jangkauan petani, mau tidak mau pasti akan berdampak pada kinerja sektor pertanian dengan segala aspek ikutannya.

Input tetap lain seperti lahan pertanian, di Jawa, Bali dan Madura misalnya sukar untuk ditambah lagi luasnya, walau kenyataannya masih banyak lahan kosong yang tidak diusahakan lagi karena sudah pindah kepemilikannya, atau barangkali sengaja ditelantarkan karena keterbatasan sumberdaya lain yang kurang mendapatkan perhatian dari pemiliknya. Di luar Jawa sebenarnya masih terbuka peluang perluasan lahan selama didukung oleh kebijakan pro pertanian dan perpindahan penduduk yang tidak berdampak pada perselisihan antar suku ataupun daerah asal dan tujuan.

Masalah mendasar berikutnya adalah sumberdaya manusia pertanian yang dewasa ini semakin berkurang bahkan langka dipedesaan, karena terjadinya migrasi dari pertanian ke industri dan jasa yang semakin berkembang. Akibatnya, partisipasi para angkatan kerja muda yang produktif dari sisi umur dan pendidikan sangat rendah yang mau bekerja disektor pertanian, walau sebenarnya upah pekerja pertanian yang diterima relatif masih memadai dibanding upah pekerja industri di perkotaan. Keengganan mereka bekerja di pertanian terkesan karena kerasnya pekerjaan, kotor, panas dan kurang parlente dari sisi penampilan. Padahal, sebagai pekerja industri dan jasa perkotaan terkadang mendapat upah kurang dari standar hidup layak saja perlu perjuangan. Hanya saja, karena penampilan yang lebih parlente bekerja diperkotaan menjadi daya tarik tersendiri para pekerja migran tersebut. Maka,kebijakan pertanian perlu didesain agar sumberdaya produktif di pertanian pedesaan dapat ditahan untuk tidak terakumulasi di industri perkotaan.

Alih fungsi lahan barangkali perlu dipertimbangkan kembali, mengingat kebijakan ini cepat atau lambat dapat dipastikan berdampak negatif terhadap ketahanan pangan masyarakat. Keterbatasan kepemilikan lahan pertanian berakibat terbatasnya pula kesempatan kerja, walau direkayasa intensifikasi maupun diversifikasi sebagai pilihan, pada akhirnya lahan akan selalu menjadi persoalan mendasar, karena dalam jangka pendek tidak bisa dipaksakan tambahan luasnya. Fakta menunjukkan bahwa rumah tangga petani sebagian besar membeli beras, buah dan sayur, sebagian kecil saja yang tidak melakukan itu. Oleh karena itu, seandainya harga-harga komoditas pertanian tinggi, disatu pihak memang akan menguntungkan petani dengan luas garapan cukup, tetapi bagi petani lainnya yang relatif sempit bahkan buruh tani dan pekerja lainnya dan mereka yang tinggal di desa, atau mereka yang berada di pinggiran kota akan menanggung beban hidup selamanya, kalau demikian yang terjadi sepertinya ironis!!.(Bersambung)

Ekonomi Kependudukan adalah Ilmu yang mengaitkan antara variabel ekonomi dengan variabel demografi. Demografi adalah Ilmu yang mempelajari secara statistik & matematik ttg besar, komposisi dan distribusi penduduk & perubahan-perubahannya sepanjang masa melalui lima komponen yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi dan mobilitas sosial. Sedangkan, Studi Kependudukan: Ilmu yang mempelajari tentang kaitan antara variabel demografi dengan variabel non demografi ( Hardiani, 2011).

Beberapa pokok bahasan diantaranya adalah : (1) Sejarah perkembangan penduduk dan Transisi demografi; (2) Penduduk dan Pembangunan ekonomi; (3) Konsep dasar ekonomi kependudukan; (4) Fertilitas dan Pembangunan; (5) Mortalitas dan pembangunan; (6) Migrasi penduduk hubungannya dengan pembangunan ekonomi; (7) Indikator kualitas penduduk; dan (8) Isu-Isu kependudukan masa sekarang dan yang akan datang.

Sebagai referensi bahan bacaan, para mahasiswa diminta membaca di Jurnal elektronik seperti : Mletiko, ProQuest terutama yang berhubungan dengan population economics, maupun terbitan seperti halnya : Warta Demografi LDFE-UI, Population LDFE-UI berbagai edisi disamping kliping Demografi, mupun buku teks tentang ekonomi kependudukan.

SILABUS

Mata Kuliah : Ekonomi Pertanian
Kode Mata Kuliah : EKE 407
Semester : IV Reguler dan II Swadana transfer
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Dosen : Drs. S u t o m o, MS
Dr. Yunastiti Purwaningsih, MP

DESKRIPSI MATA KULIAH

Ekonomi pertanian bisa ditinjau dari dua sudut pandang : (i) ilmu ekonomi pertanian sebagai cabang dari ilmu ekonomi, dan (ii) ilmu ekonomi pertanian sebagai cabang dari ilmu pertanian. Inti dari mata kuliah ini mempelajari bagaimana manusia memilih dan menggunakan pengetahuan teknis dan sumber daya produktif yang langka (tanah, tenaga kerja, modal) untuk menghasilkan produk-produk pertanian dan mendistribusikannya guna memenuhi keubutuhan konsumsi masyarakat secara terus menerus. Aplikasi ilmu ekonomi di sektor pertanian dalam kompleksitas perekonomian pasar, melibatkan beragam aktivitas, baik di tingkat mikro ekonomi maupun makro ekonomi.

Mata kuliah ini membahas konsep-konsep ekonomi yang digunakan untuk analisis ekonomi pertanian. Pokok bahasan meliputi: (1) problem ekonomi utama dalam pertanian, (2) fungsi produksi, (3) hubungan input-output, (4) hubungan input-input, (5) hubungan ouput-output, (6) hubungan biaya-output, (7) fungsi produksi Cobb-Douglas, (8) fungsi keuntungan, dan (9) usaha tani (pengantar, biaya dan pendapatan usaha tani). Topik bahasan ditambah dengan ketahanan pangan dan permintaan pangan.

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberi bekal kompetensi utama kepada mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi sebagai sarjana dalam bidang ekonomi pembangunan. Bekal kompetensi tambahan mata kuliah ini adalah penguasaan konsep dasar ekonomi pertanian yang dapat diterapkan dalam penelitian di bidang pertanian (tingkat mikro ekonomi maupun makro ekonomi), serta dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa bidang pertanian dari sudut pandang ekonomi.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mempunyai kompetensi sebagai berikut :

1.      Penguasaan Ilmu dan Ketrampilan [Materi] (Elemen Kompetensi b):

a.       Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan : (1) problem ekonomi utama dalam pertanian, (2) fungsi produksi, (3) hubungan input-output, (4) hubungan input-input, (5) hubungan ouput-output, (6) hubungan biaya-output, (7) fungsi produksi Cobb-Douglas, (8) fungsi keuntungan, dan (9) usaha tani (pengantar, biaya dan pendapatan usaha tani), serta ketahanan dan permintaan pangan.

b.      Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan cara penelitian di bidang ekonomi pertanian dan analisis sesuai dengan materi kajian.

c.       Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peristiwa-peristiwa bidang pertanian dari sudut pandang ekonomi.

2.      Kemampuan Berkarya (Elemen Kompetensi c):
Mahasiswa menguasai konsep dasar ekonomi pertanian dan ketrampilan dalam bidang ekonomi pertanian, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah, serta memiliki potensi untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tentang ekonomi pertanian dalam perekonomian.

3.      Sikap dan Perilaku (Elemen Kompetensi d):
Mahasiswa mampu:

a.        mengembangkan diri yaitu mampu mengikuti perkembangan ekonomi pertanian dan masalah aktual yang berkembang.

b.      mengkomunikasikan penguasaaan pengetahuan dan ketrampilan serta analisis atas permasalahan ekonomi pertanian yang telah dilakukan., baik lisan maupun tulisan secara akademik

c.       bekerja dalam tim dengan baik.

4.      Landasan Kepribadian (Elemen Kompetensi a) dan Pemahaman Kaidah Bermasyarakat [Etika] (Elemen Kompetensi e):
Mahasiswa mampu menempuh perkuliahan dengan menjaga etika akademik.

METODA PEMBELAJARAN

Dalam perkuliahan ini digunakan beberapa metoda pembelajaran sebagai berikut:

• Ceramah di kelas
• Kuliah di lapangan dan studi perpustakaan
• Diskusi kelompok untuk membahas kasus/masalah
• Presentasi dan diskusi kelompok atas kasus/masalah
• Presentasi dan diskusi makalah individual

Masing-masing metoda digunakan sesuai dengan kebutuhan.

PENILAIAN

Penilaian terhadap prestasi mahasiswa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

• Kuis &/ ujian tulis
• Pengamatan dan tanya jawab dalam diskusi kelompok
• Pengamatan dan tanya jawab dalam presentasi dan diskusi
• Evaluasi terhadap tugas tertulis (makalah dan tugas-tugas tertulis lainnya)

Nilai final merupakan nilai rata-rata tertimbang

Buku utama :

Yunastiti Purwaningsih. 2009. Modul Ekonomi Pertanian FE UNS.

Halcrow, Harold G. 2001. Economics of Agriculture. McGraw-Hill International Book Company.

Moehar Daniel. 2002. Pengantar Ekonomi Pertanian. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Rita Hanafi. 2010. Pengantar Ekonomi Pertanian. Penerbit Andi. Yogyakarta

Soekartawi, dkk. 2006. Ilmu Usahatani dan Penelitian Petani Kecil. UI Press. Jakarta.

Soekartawi. 1995. Analisis Usahatani. UI Press. Jakarta.
Jurnal- Jurnal Ekonomi dan produksi Pertanian

Buku dan Bacaan Penunjang :

Kay, Ronald D. 1991. Farm Management. McGraw-Hill, Inc.

Publikasi ilmiah melalui media cetak seperti buletin, koran maupun situs internet

Catatan : Pada perkuliahan ke 4 dan ke 8 dan 13 mengundang dosen tamu sebagai pengayaan kajian studi dari Praktisi maupun Konsultan atau dosen luar FE UNS.

Sejak bulan Agustus hingga akhir September 2010 telah banyak opini yang bekembang baik di tingkat Subosukowonosaten, Jawa Tengah maupun Popinsi lain se Indonesia untuk analisis tentang usulan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK)2011 yang akan berlaku mulai Januari yang akan datang.Menarik memang untuk dikaji, faktor penentu apa yang dipakai untuk perhingan UMK tersebut. Kalangan pekerja misalnya selalu berpedoman pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL)hasil survei bulan Januari-Agustus 2010, atau ada juga yang menggunakan prediksi KHL hingga Desember 2010. Ada pula yang beralasan karena naiknya biaya hidup pekerja sebagai dampak dari kebijakan dibidang ekonomi maupun kebijakan lain dari pemerintah, temasuk pula para pewakilan pengusahapun juga merujuk pada kebijakan tarif dasar listik (TDL) misalnya disebut sebagai kenaikan ongkos produksi yang pada akhirnya akan membebani total ongkos perusahaan.Walaupun secara normatif, penentuan usulan UMK perlu mendasarkan pada pertimbangan : laju pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, pasar kerja daerah, tingkat pertumbuhan produktivitas pekerja, upah didaerah sekitar, usaha marginal maupun besarnya KHL itu sendiri.

Dari sisi pekerja, upah khususnya UMK merupakan harapan agar dapat dipakai untuk hidup layak pada ukuran primer, hingga sekunder dan tersier? Walaupun kenyataannya boleh jadi belum sepenuhnya tercapai, bahkan tidak akan tercapai.Namun demikian, bagi para pengusaha, sedikitpun kenaikan UMK barangkali juga akan mempunyai multiplier efek terhadap eksistensi keberlanjutan usahanya. Maka, semakin santernya opini yang mengarah pada 100% KHL besarnya UMK 2011, juga akan menjadi pekerjaan rumah bagi para pengusaha.

Dilain pihak, sebenarnya rendah atau tingginya UMK, sebenarnya tidak menjadi masalah ditataran pelaksanaan.Banyak bukti bahwa para pekerja yang sudah bekerja bertahun-tahunpun dibayar dengan upah kurang dari UMK juga tidak apa, karena perjanjian bersama bipartite baik-baik saja, semuanya sudah sepakat, tidak memasalahkan besarnya upah, usaha jalan terus, upah dibayar tepat waktu, urusan selesai. Walaupun Undang2 Ketenagakerjaan sebenarnya tidak membenarkan paktek itu. Tetapi karena situasi pasar kerja diseluruh wilayah Indonesia sangat rigid, ketat, kelebihan penawaran dan tidak merata, maka akan berdampak pada situasi itu. Oleh karena itu, UMK sebagai harapan dan kenyataan, sebenarnya terpulang kepada negosiasi yang sempurna antara perwakilan pengusaha dan perwakilan pekerja dalam musyawarah, mufakat dan sidang di Dewan Pengupahan Daerah. Pemerintah sebagai regulator, dan akademisi sebagai kontributor masukan bisa netral dalam aktifitasnya untuk kepentingan bersama.

Sebagai penerapan materi permintaan tenaga kerja yang menggunakan pendekatan koefisien elastisitas kesempatan kerja sebagai basis prediksi permintaan tenaga kerja dari tahun dasar ke tahun berikutnya, sering dipergunakan cara atau metode elastisitas (employment elasticity). Caranya, para perencana terlebih dulu mempersiapkan :

1.      Data Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto runtun waktu terdiri dari sembilan sektor lapangan kegiatan ekonomi (PDB/PDRB atas dasar harga konstan).

2.      Data Jumlah kesempatan kerja persektor lapangan kegiatan ekonomi runtun waktu yang sama dengan data PDB/PDRB.

3.      Hitung koefisien elastisitas kesempatan kerja per sektor dan total (lihat modul ESDM).

4.      Tentukan skenario : moderat, optimis maupun pesimis berdasarkan argumentasi ilmiah berdasarkan kecenderungan data daerah dan kemungkinan perkembangannya.

5.      Hitung permintaan tenaga kerja persektor maupun total berdasarkan rumus pertumbuhan geometris maupun eksponensial.

Berikan kesimpulan dari hasil prediksi tersebut.

Cara lain untuk memprediksi permintaan tenaga kerja, dapat pula digunakan Simple-E model yang programnya sekarang bisa dicopy di Pusikom maupun pengajar ESDM pada umumnya, disamping prediksi sesuai uraian pada modul ESDM bisa dipakai dan dicoba untuk menghitung permintaan tenaga kerja sebagai derivasi pertumbuhan output pada suatu industri maupun skala nasional. Hasil analisi tersebut dapat dipakai sebagai referensi kebijakan ketenagakerjaan. Selamat mencoba !

Berikutnya, dengan data PDB/PDRB (atas dasar harga berlaku) dan jumlah kesempatan kerja persektor kegiatan ekonomi, mahasiswa dapat menganalisis peta tipologi wilayah berdasarkan kontribusi dibandingkan dengan tingkat nasional. Panduan tentang penentuan tipologi wilayah dapat diakses melalui kuliah ESDM maupun Pusikom FE UNS. Dengan ditentukannya tipologi wilayah, maka dapat direncanakan penerncanaan investasi maupun perencanaan tenaga kerja berdasarkan sektor dominan yang ada di wilayah tersebut. Selamat mencoba !

Sebagai tindak lanjut koordinasi terhadap usulan UMK 2010 Kabupaten Karanganyar dan mencermati angka-angka prediksi BPS Karanganyar dalam berita acara No. BA. 1.4/2009 ada beberapa hal yang perlu saya sarankan dalam sidang DPD tanggal 5 September 2009 di Disosnakertrans.

1.      Diperlukan referensi hasil perhitungan KHL daerah sekitar, karena KHL dijadikan salah satu pertimbangan dalam membuat usulan, misalnya Solo, Sragen dan Sukoharjo.
Rata-rata KHL Jawa Tengah saat ini sekitar Rp 793.694,-, Jatim Rp 706.698,-, Jabar Rp 731.680,- ( Ditjen PHI dan Jamsostek, Depnakertrans 2009)

2.      Rumus perhitungan dengan menggunakan trend maupun persamaan regresi berganda seperti halnya yang pernah dilakukan oleh DPD Propinsi Jateng, hendaknya dipakai sebagai referensi saja. Karena belum ada model rumusan baku tentang perhitungan UMK.

3.      Ke depan, Dinsosnakertrans Karanganyar perlu membuat penelitian sebagai evaluasi terhadap kemampuan tepat bayar bagi perusahaan se kabupaten ini pada saat UMK diberlakukan. Kegiatan ini untuk mengetahui posisi riil sebenarnya apakah semua perusahaan tepat waktu untuk membayarkan UMK baru itu, atau penundaan bahkan tidak membayar sebesar UMK tersebut. Atau juga bisa mengevaluasi yang telah berjalan, misalnya antara tahun 2005-2009 berapa persen perusahaan/industri di wilayah ini yang tepat waktu tanpa penundaan membayar UMK itu.

4.      Sebagai pertimbangan umum, hendaknya tetap mereferensi pada : inflasi daerah, pertumbuhan UMK yang lalu, pertumbuhan PDRB 2008, pertumbuhan KHL, produktivitas ekonomi, dan tingginya tingkat pengangguran di Kab. Karanganyar. Oleh karena itu, prediksi BPS dengan menggunakan formula rata-rata tiga pertumbuhan variabel ekonomi ketenagakerjaan tersebut barangkali lebih realistis yaitu UMK 2010 = UMK 2009 (1 + r rerata gabungan).

5.      Sedapat mungkin angka usulan UMK 2010 merupakan hasil perundingan antara pengusaha dan pekerja secara final, karena merekalah yang lebih mengetahui situasi eksistensi perusahaan dan kesejahteraan pekerja masing-masing.

6.      Atau, pilihan sesuai pengarahan Ketua DPD Propinsi Jateng dalam pertemuan dengan para akademisi, BPS dan Pemerintah pada waktu lalu tentang pentahapan pencapaian KHL sesuai makna dan filosofi Permenaker No 17 tahun 2005 tentang KHL perlu direspon.

7.      Dalam sidang tanggal 5 September 2009 sebenarnya telah terjadi pengerucutan usulan dari Apindo sebesar Rp 747.000,- dan Serikat Pekerja Rp 775.000,- per bulan. Waktu sidang pleno mungkin akan bisa menetapkan kesamaan usulan, lontaran angka Rp 760.000 ribu rupiah per bulan belum mendapatkan tanggapan pasti dari sidang, tetapi melihat besaran angka tersebut dan kemungkinan naik turun di sekitar angka itu, bukan tidak mungkin telah mendekati realistis.

Sebagai tindak lanjut koordinasi terhadap usulan UMK 2010 tanggal 27 Agustus 2009 dan 8 September 2009 ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan:

1.      Kebutuhan Hidup Layak Pekerja (KHL) hasil tim survei hendaknya dijadikan sebagai salah satu pertimbangan/referensi dalam sidang/musyawarah di Dewan Pengupahan Daerah.

2.      Dewan Pengupahan Daerah Kota Surakarta perlu membuat penelitian sebagai evaluasi terhadap kemampuan tepat bayar bagi perusahaan di wilayah ini pada saat UMK diberlakukan. Kegiatan ini untuk mengetahui posisi riil sebenarnya apakah semua perusahaan tepat waktu untuk membayarkan UMK, atau penundaan bahkan tidak membayar sebesar UMK tersebut. Dengan demikian akan dapat dihasilkan rumusan angka usulan UMK yang lebih ideal.

3.      Sebagai pertimbangan umum, hendaknya tetap mereferensi pada : inflasi daerah, pertumbuhan UMK yang lalu, pertumbuhan PDRB 2008, pertumbuhan KHL, produktivitas ekonomi, dan tingginya tingkat pengangguran di Kota Surakarta. Oleh karena itu, usulan UMK lebih tepat bila menggunakan formulasi rerata pertumbuhan variabel ekonomi tersebut, walaupun masih ada kelemahannya.

4.      Sedapat mungkin angka usulan UMK 2010 merupakan hasil perundingan antara pengusaha dan pekerja secara final dan elegan, karena merekalah yang lebih mengetahui situasi eksistensi perusahaan dan kesejahteraan pekerja masing-masing. Walaupun ada perbedaan kepentingan, tetapi sebenarnya mereka tetap saling terkait eksistensinya dalam usaha.

5.      Dilaksanakan melalui pentahapan pencapaian KHL sesuai makna dan filosofi Permenaker No 17 tahun 2005 tentang KHL sesuai dengan kondisi perekonomian daerah.

6.      Hasil musyawarah Dewan Pengupahan Daerah Kota Surakarta tanggal 27 Agustus 2009 sebesar Rp 785.000,- per bulan sebaiknya dipakai sebagai usulan UMK kota Surakarta tahun 2010 karena sudah mengakomodir berbagai kepentingan anggota dari berbagai unsur : perwakilan Apindo, Serikat Pekerja, Akademisi dan Pemerintah, terlepas dari kekuranngan dan kelemahan yang ada. Semula usulan SPN sebesar Rp 850.003,- , SPSI Rp 819.130,-, dan Apindo Rp 743.000,- setelah mengkaji hasil survey KHL mengusulkan Rp 783.282,- per bulan.

Disadari bahwa besaran UMK tersebut barangkali belum memenuhi kesejahteraan pekerja,namun demikian belum tentu semua perusahaan mampu untuk membayar karena berbagai pertimbangan. Perlu diketahui bahwa UMK sebagai upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap (Bab I, pasal 1 ayat1) dan UMK hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun (Bab IV pasal 14 ayat 2) Permenaker RI no 1/Men/1999. Selebihnya, Bipartite yang lebih urgen dalam membangun kesepakatan bersama dalam eksisitensinya.

Permintaan tenaga kerja (demand of Labor) pada dasarnya adalah tergantung pada output perusahaan/industri dalam konteks mikro, artinya semakin banyak output yang dihasilkan pada akhirnya akan menciptakan permintaan input diantaranya adalah tenaga kerja (labor) sering dikenal dengan derived demand. Sedangkan dalam tataran makro, produksi nasional (GDP, PDB) sangat menentukan laju tambah kesempatan kerja pada suatu perekonomian, artinya kalau ekonomi suatu negara tumbuh (tercermin pada pertumbuhan PDB) maka akan dapat menciptakan kesempatan kerja baru. Dalam hal ini penting untuk dianalisis seberapa besar kepekaan perubahan output tersebut terhadap laju tumbuh kesempatan kerja, biasanya dipakai rumus elastisitas kesempatan kerja (Ekk yang merupakan rasio pertumbuhan output dengan pertumbuhan kesempatan kerja.

Ekk bisa dihitung secara sektoral berdasarkan lapangan pekerjaan/usaha dalam perekonomian. Di Indonesia misalnya ada 9 sektor/lapangan usaha dari pertanian hingga jasa, atau juga bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar seperti pertanian, industri dan jasa (sering digunakan istilah AMS : Agliculture, Manufactory and Service), penjumlahan/gabungan semuanya akan menjadi Ekk total.

Ekk dapat pula dipergunakan sebagai data awal untuk proyeksi ketenagakerjaan melalui beberapa skenario dalam membuat perencanaan untuk kebijakan baik makro maupun mikro dengan jalan mengkombinasikan atau menggabungkan dengan rumus-rumus pertumbuhan misalnya: KKt = KKo (1 + rkk)t dimana rkk tidak lain adalah rate of growth kesempatan kerja dalam suatu perekonomian. Dengan skenario moderat misalnya Ekk sama dengan Ekk hasil perhitungan dengan runtun waktu (time series), rkk tidak berubah, maka KKt yang dihitung berupa perkiraan moderat. Dengan jalan yang sama dapat pula diprediksi dengan asumsi atau skenario optimis karena PDB tumbuh maupun pesimis karena tidak adanya pertumbuhan PDB. (bersambung !)